Rakyatnews.net | BANDA ACEH Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memastikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) tetap berjalan normal, meski ditemukan berbagai persoalan terkait data jaminan kesehatan berbasis desil.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRA, Rijaluddin, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama anggota komisi ke RSUDZA, Rabu (6/5/2026).
Sidak tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait layanan rumah sakit di tengah polemik kebijakan jaminan kesehatan.
“Untuk pelayanan, kita melihat rumah sakit tetap berkomitmen melayani tidak ada penghentian layanan hanya karena persoalan desil,” ujar Rijaluddin kepada wartawan.
Ia menegaskan, pihak rumah sakit telah menjalankan instruksi pimpinan dengan baik, yakni memastikan tidak ada pasien yang ditolak hanya karena kendala administratif, termasuk ketidaksesuaian data desil.
Dalam sidak tersebut, Komisi V menemukan adanya ketidaksesuaian data jaminan kesehatan Masyarakat, sejumlah warga yang tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah justru tercatat tidak memiliki jaminan aktif.
Temuan ini dinilai cukup mengejutkan, mengingat selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada kelompok desil atas, Namun di lapangan justru masyarakat di desil bawah yang mengalami kendala.
Meski demikian, Rijaluddin memastikan kondisi tersebut tidak berdampak langsung pada pelayanan di rumah sakit.
“Kalau masyarakat merasa mereka berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah, tapi data desilnya tidak sesuai, jangan khawatir tetap datang berobat seperti biasa, insya Allah tetap dilayani,” tegasnya.
Komisi V menilai RSUDZA tetap menunjukkan komitmen profesional dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, tidak ditemukan adanya penghentian layanan akibat polemik jaminan kesehatan yang sedang berlangsung.
Menurut Rijaluddin, hal ini menjadi poin penting yang patut diapresiasi, mengingat rumah sakit saat ini juga menghadapi tekanan dari sisi pembiayaan, khususnya terkait proses klaim layanan kesehatan.
“Pelayanan tidak boleh dihentikan dalam kondisi apa pun, kalau ada persoalan klaim, itu urusan berikutnya yang akan kita selesaikan bersama pihak terkait,” ujarnya.
Meski pelayanan tetap berjalan, Komisi V tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, DPR Aceh berencana segera memanggil sejumlah instansi terkait guna mencari solusi menyeluruh.
Instansi yang akan dipanggil antara lain Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Sosial, serta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
“Kita akan panggil Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini, terutama pada desil 1 sampai 5 yang seharusnya tidak boleh bermasalah,” kata Rijaluddin.
Selain persoalan data, Komisi V juga menyoroti ketersediaan obat di RSUDZA, berdasarkan hasil sidak, ditemukan adanya penurunan stok obat yang diduga berkaitan dengan terganggunya arus kas rumah sakit.
Kondisi ini dinilai sebagai efek lanjutan dari belum optimalnya sistem klaim pembiayaan layanan kesehatan.
“Memang ada penurunan stok obat, Ini kemungkinan karena cash flow rumah sakit terganggu Ini juga akan kita bahas lebih lanjut,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi V juga menegaskan bahwa sejumlah kelompok masyarakat tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa melihat status desil.
Kelompok tersebut meliputi korban bencana, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
“Korban banjir tetap dijamin, begitu juga disabilitas dan ODGJ, Ini tidak boleh terlepas dari jaminan,” tegas Rijaluddin.
Menutup keterangannya, Komisi V mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi situasi ini, DPR Aceh memastikan akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.
Masyarakat juga diminta untuk tetap mengakses layanan kesehatan sebagaimana mestinya, tanpa takut ditolak oleh rumah sakit.
“Intinya, jangan panik, Tetap berobat seperti biasa, Rumah sakit wajib melayani, dan kami di DPR akan memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya.
Komentar