Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menegaskan bahwa akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, khususnya warga terdampak bencana banjir dan longosr, harus dibuka seluas-luasnya tanpa hambatan administratif.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan Wali Nanggroe dengan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (3/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sistem pelayanan kesehatan di Aceh. Ia menekankan bahwa masyarakat yang baru saja mengalami bencana membutuhkan layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit.
“Warga terdampak bencana harus mendapatkan layanan kesehatan secepat dan semudah mungkin. Akses pelayanan wajib dibuka luas agar tidak ada satu pun masyarakat yang terabaikan,” kata Malik Mahmud.
Ia juga mendorong langkah-langkah konkret agar seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam situasi darurat dan pascabencana.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Neni Fajar, menyatakan pihaknya menerima dan siap menindaklanjuti arahan Wali Nanggroe. BPJS Kesehatan, kata dia, siap melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan daerah.
“Kami mendapat arahan langsung agar BPJS membuka akses seluas-luasnya di fasilitas kesehatan mitra BPJS, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana. Prinsipnya, BPJS Kesehatan siap mendukung,” ujar dr. Neni.
Dalam pertemuan itu juga dibahas sejumlah persoalan pelayanan kesehatan di Aceh, termasuk keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap kebijakan Pemerintah Aceh terkait skema dan kepesertaan JKA ke depan.
“Terkait JKA, BPJS tentu mendukung penuh kebijakan Pemerintah Aceh sepanjang bertujuan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat
Komentar