ACEH TAMIANG – Meski pemerintah pusat gencar menyuarakan penanganan bencana hidrometeorologi secara nasional di Sumatera, realitas pahit justru dirasakan warga Aceh Tamiang. Hingga detik ini, urat nadi transportasi yang menghubungkan Kampung Upah, Kecamatan Bendahara menuju Simpang Lima, Kecamatan Rantau, masih dibiarkan dalam kondisi rusak parah tanpa sentuhan perbaikan.
Pantauan Senin 27 April 2026 di lokasi, menunjukkan kondisi jalan provinsi tersebut hampir tak lagi menyerupai fasilitas publik yang layak. Lubang-lubang besar menganga di hampir seluruh badan jalan sebagai sisa “warisan” banjir besar akhir November 2025 lalu.
Dampaknya bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan kelumpuhan mobilitas warga.
“Biasanya rute ini hanya butuh 5 menit, sekarang kami harus berjibaku hingga 30 menit. Ini bukan lagi jalan, tapi jebakan maut bagi pengendara,” ujar Zulfikar, salah seorang warga yang melintas dengan nada kecewa.
Banyak Korban Berjatuhan, Perbaikan Sekadar Janji
Kondisi ini telah memakan korban. Tidak sedikit pengendara roda dua yang terperosok hingga mengalami luka-luka. Kendaraan berat roda 4 dan 6 pun tak luput dari petaka; patah as roda menjadi pemandangan biasa akibat dalamnya lubang yang tertutup air saat hujan tiba.
Adek Dolles sapaan akrab Zulfikar mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk tidak menutup mata. Menurutnya, klaim penanganan pascabencana secara nasional seharusnya dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan, bukan sekadar koordinasi di atas kertas.0
Dinas PU Tamiang: Itu Kewenangan Provinsi
Menanggapi keluhan masyarakat, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Dedy Nur Fadli, mengonfirmasi bahwa status jalan Upah – Simpang Lima merupakan jalan provinsi. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat permohonan perbaikan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami sudah menyurati pihak terkait. Kabarnya tahun ini akan dilakukan perbaikan melalui dana Tambahan Kesejahteraan Daerah (TKD) Aceh,” jelas Dedy saat dihubungi.
Menagih Komitmen Jakarta
Lambannya respons pemerintah pusat dan provinsi dalam menangani infrastruktur vital ini menjadi catatan merah bagi masyarakat. Di tengah ancaman cuaca ekstrem yang masih menghantui wilayah Sumatera, membiarkan jalan rusak menahun tanpa pengamanan teknis adalah bentuk pengabaian keselamatan warga.
Masyarakat kini hanya bisa berharap agar anggaran yang dijanjikan segera turun sebelum lebih banyak nyawa menjadi korban di “jalur maut” Aceh Tamiang ini.
Komentar