JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan sejumlah elemen masyarakat sipil dan mahasiswa pada akhir Agustus lalu.
Ia menyebut desakan itu muncul dari keresahan sebagian kecil masyarakat yang merasa kesejahteraan belum membaik.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).
Purbaya optimistis, aksi protes akan berkurang seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
“Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi 6–7 persen. Maka (tuntutan) itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” katanya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan 8 persen seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dicapai secara instan.
“Kalau Anda tanya bisa nggak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, ya saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana, mengejar pertumbuhan optimal,” tegasnya.
Menurut Purbaya, mandat utama yang ia terima dari Presiden setelah pelantikan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah, kata dia, akan bekerja keras membuka lapangan kerja seluas mungkin sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, 17+8 Tuntutan Rakyat yang dilayangkan kelompok masyarakat dan mahasiswa mencakup isu demokrasi, transparansi politik, perlindungan buruh, hingga pengendalian harga.
Dari jumlah itu, 17 tuntutan diberikan batas waktu sepekan sejak aksi 28–30 Agustus, sementara delapan tuntutan sisanya diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026.
Komentar