Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang saat ini tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi kedua di Indonesia berdasarkan data pemerintah pusat.
Menurut Fadhlullah, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
“Kami berharap perhatian pemerintah pusat untuk membantu menstabilkan kondisi perekonomian Aceh,” ujar Fadhlullah di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Selasa (9/6/2026).
Selain persoalan inflasi, Wagub juga memaparkan capaian realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh yang saat ini telah mencapai 45 persen. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyerapan anggaran agar program pembangunan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran menjadi penting mengingat Aceh sedang memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mendukung keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema dua persen mulai tahun mendatang.
Ia juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan dana yang telah tersedia, khususnya untuk program pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” ujar Tito.(Adv)
Komentar