Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mempertanyakan gaji yang fantastis kepada Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi keuangan rumah sakit. Menurut Alfian, jumlah gaji tersebut tidak masuk akal karena pendapatan RSUD Meuraxa masih rendah dan rumah sakit juga menghadapi kondisi fiskal yang tidak sehat.
“Secara aturan memang bisa, tapi secara etik ini bermasalah. Gaji Dewas terlalu besar di tengah situasi rumah sakit yang keuangannya tidak sehat. Apalagi rumah sakit ini bahkan dikabarkan masih berutang dalam operasionalnya,” kata Alfian kepada Bithe.co, Selasa (15/7/2025).
Lebih lanjut, ia mempertanyakan latar belakang para anggota Dewas tersebut. Idealnya, kata dia, Dewas diisi oleh orang yang berpengalaman dan profesional di bidang rumah sakit, seperti mantan manajer rumah sakit, dokter yang memahami sistem pelayanan kesehatan, atau tokoh yang punya rekam jejak kuat di sektor medis. “Yang kita lihat sekarang justru sebaliknya. Banyak diisi oleh orang-orang partai politik, dan ini seperti praktik balas jasa. Bahkan ada mantan anggota (ketua) Panwaslih di dalamnya. Kita khawatir ini ada kaitan dengan kepentingan politik pasca Pilkada,” tegasnya.
Alfian menilai, keberadaan Dewas yang tidak relevan secara keahlian hanya akan menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan semestinya. Padahal, fungsi Dewas sangat penting dalam memastikan pelayanan rumah sakit berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Kalau mereka tidak paham soal sistem rumah sakit, bagaimana bisa melakukan pengawasan? Fungsi mereka bisa lumpuh, tapi tetap digaji besar. Ini yang kita soroti,” tambahnya. MaTA juga mendesak DPRK Banda Aceh untuk segera melakukan evaluasi terhadap komposisi dan kebijakan gaji Dewas RSUD Meuraxa. Menurut Alfian, langkah itu penting agar praktik serupa tidak terjadi di lembaga pelayanan publik lainnya.
“Saya pikir DPR perlu melakukan review. Karena ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal etika dan kepercayaan publik. Jangan sampai semangat perubahan yang dibawa wali kota justru tercoreng oleh kebijakan seperti ini,” tutup Alfian.
Komentar