Program bantuan budidaya ikan dan pakan runcah dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp15,7 miliar untuk 9 kelompok di Kecamatan Nurussalam dan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, tercatat dalam perubahan APBA tahun 2023, yang diduga merupakan inisiatif anggota DPRA.
Menurut Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, tindakan ini telah dirancang dengan cermat untuk mendapatkan pencairan dana dari BRA demi kepentingan tertentu.
“Berdasarkan temuan dan analisis awal kami, nama-nama kelompok sengaja dipilih agar memuluskan pencairan anggaran. Secara administratif, kelompok-kelompok tersebut mungkin ada, tetapi di lapangan, faktanya tidak,” ujarnya pada Selasa (7/5/2024).
Alfian menambahkan bahwa kepala desa sama sekali tidak mengetahui tentang kelompok-kelompok tersebut atau bantuan yang diajukan.
“Oleh karena itu, kemungkinan besar bantuan ini fiktif dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, anggaran ini juga berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terutama setelah pemilihan umum yang baru saja berlangsung,” katanya.
Dia berharap agar kasus ini tidak hanya menyeret oknum di tingkat operasional, tetapi juga melibatkan aktor inti kejahatan ini dalam proses hukum.
“Kasus ini tidak hanya tentang kerugian keuangan, tetapi juga tentang kerugian sosial yang lebih besar. Dana yang seharusnya diterima oleh korban konflik dan mantan kombatan justru dikorupsi,” tegas Alfian.
Alfian juga mendorong reformasi sistem dan manajemen di BRA, yang selama ini mengelola dana pokir dewan. “Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan kebijakan anggaran khusus agar tidak dikendalikan oleh pemilik pokir, yang dapat berdampak pada kinerja BRA,” katanya.
Menurut Alfian, pengadaan paket pekerjaan ini penuh rekayasa dan manipulasi. “Penyaluran bantuan untuk sembilan kelompok di Kecamatan Nurussalam dan Darul Aman merupakan manipulasi untuk mengumpulkan uang oleh pihak tertentu dengan memanfaatkan korban konflik. Aliran dana dapat terlibat dengan politisi tertentu untuk kepentingan pemilihan legislatif,” jelasnya.
Komentar