Bireuen – Aktivis lingkungan dari Aceh Green Conservation (AGC), Nazariani, menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam praktik perusakan kawasan hutan di Kabupaten Bireuen.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam orasinya saat aksi yang digelar Koalisi Gerakan Sipil Bireuen di depan Kantor Bupati Bireuen, Senin (4/5).
Nazariani mengungkapkan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di sejumlah wilayah diduga tidak hanya melibatkan perusahaan dan pengusaha, tetapi juga oknum dari dalam pemerintahan.
“Ada indikasi keterlibatan oknum pejabat dalam praktik perusakan hutan ini,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kawasan di Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng yang sebelumnya berstatus hutan lindung dan hutan produksi, kini sebagian besar telah beralih menjadi lahan perkebunan sawit.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana, khususnya banjir, seperti yang terjadi di Bireuen pada November 2025.
“Hilangnya tutupan hutan mengurangi daya serap air, sehingga masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” kata Nazariani.
AGC mendesak pemerintah untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, termasuk jika terbukti ada oknum pejabat. Selain itu, mereka juga mendorong agar kasus ini dilaporkan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kementerian Kehutanan.
Perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terbukti melanggar ketentuan diminta dikenai sanksi administratif maupun perdata. Sementara perusahaan yang beroperasi tanpa izin diminta diproses secara pidana.
“Kami meminta proses penindakan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik,” tegasnya.
Komentar